PERJANJIAN PINJAM NAMA TERHADAP HAK MILIK TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
Keywords:
Nominee Agreement; Land Freehold; Citizens.Abstract
This article will discuss the practice of legal smuggling of land freehold rights by foreign citizens through nominee agreements with Indonesian citizens. In response to this practice, this article argues that this practice often occurs in Indonesia, along with the increasingly widespread flow of globalization and attracting foreign investors to invest in Indonesia, the opportunities for this practice to occur are increasing. This practice disturbs public order because objective conditions (a certain thing and/or a lawful cause) are not fulfilled as a condition for the validity of an agreement in Indonesian Civil Code 1320.
References
Budiono, Herlian, Ajaran Umum Hukum Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan , Jakarta, 1994.
Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1991.
Subekti, Raden, Aneka Perjanjian. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
Vide Maria S.W. Sumardjono, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, Kompas, Jakarta, 2007.
https://www.neliti.com/id/publications/213280/penguasaan-tanah-oleh-warga-negara-asing-dengan-perjanjian-pinjam-nama-nominee-d (ditelurusi 14 Februari 2020).
https://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian (ditelurusi 14 Februari 2020).
https://dunianotaris.com/perjanjian-nominee-dalam-persfektif-hukum-pidana.php (ditelurusi 14 Februari 2020).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS tanggal 30 Oktober 2014.
