Journal Scientia De Lex http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia <p>Jurnal Scientia De Lex ini merupakan jurnal yang berorientasi pada penelitian hukum yang mencakup Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan lain sebagainya.</p> <p> </p> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia id-ID Journal Scientia De Lex 2337-7453 PENGESAMPINGAN KAIDAH HUKUM DALAM BAB IV UU PTUN PADA PASAL 7 DAN PASAL 8 PERATURAN MA NO. 2 TAHUN 2019 http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/530 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Artikel ini hendak membahas isu pengesampingan kaidah pada level Peraturan Mahkamah Agung terhadap kaidah pada level Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Isu ini secara hukum problematik, sebab kontradiktif dengan asas <em>lex superior derogate legi inferior</em> yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, seharusnya praktik pembuatan peraturan demikian dihindari atau bahkan tidak boleh dilakukan. Sebab, akan mengganggu dan mengacaukan konstruksi asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana sudah ditegaskan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kata-kata Kunci: Kajian Yuridis; Tindak Pidana; Persetubuhan Terhadap Anak</strong></p> Steven Inkiriwang Aristo Antade Hak Cipta (c) 2023 Journal Scientia De Lex 2023-08-02 2023-08-02 11 2 66 78 KEKUATAN ALAT BUKTI KATEGORI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 96/PID.SUS/2018/PN AMR) http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/339 <p><strong>Abstrak </strong></p> <p>Tulisan ini hendak mengkritisi praktik penggunaan saksi <em>de auditu</em> yang pada tataran praksis banyak menuai kontroversi, yang disebabkan oleh ketidak konsistenan hakim dalam penggunaan <em>testimonium de auditu,</em> hal ini sebagaimana tampak dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr. Putusan <em>a quo </em>secara tegas menegaskan bahwa mengesampingkan saksi <em>testimonium de auditu</em>. Inkonsistensi penggunaan saksi <em>testimonium de auditu</em> khusus terhadap putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, sangat proplematis takkalah dikaitkan dengan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa saksi <em>testimonium de auditor </em>dibenarkan sebagai saksi untuk memperkuat persangkaan atau dugaan. Bahkan secara teoretis melawan teori relevansi yang menghendaki agar saksi <em>testimonium de auditu</em> dapat dijadikan sebagai saksi yang sah dalam proses pembuktian di pengadilan. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, sebab, ketundukan pada prinsip dalam hal ini pada putusan pengadilan dan doktrin yang baik merupakan keniscayaan.</p> <p><strong>Kata-kata Kunci: Alat bukti, <em>testimoium de auditu</em>, Pelecehan Seksual Terhadap Anak</strong></p> <p><strong>Abstract </strong></p> <p>This paper wants to criticize the practice of using testimonium de auditu witnesses which at the practical level have caused a lot of controversy, caused by the inconsistency of judges in the use of testimonium de auditu, this is as seen in decision Number 96/Pid.Sus/2018/PN Amr. The a quo decision expressly confirms that it rules out de auditu testimony witnesses. The inconsistency of the use of special de auditu testimonium witnesses against the decision Number 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, is very provocative not least associated with the Constitutional Court's decision Number 65/PUU-VIII/2010 which states that de auditor testimonial witnesses are justified as witnesses to strengthen suspicions or guess. In fact, theoretically against the theory of relevance which requires that de auditu testimony witnesses can be used as legal witnesses in the process of proving in court. This should not have happened, because subjection to principle, in this case to court decisions and good doctrine, is a necessity.</p> <p><strong>Key Words: Evidence, <em>testimoium de auditu</em>, Sexual Abuse of Children</strong></p> <p><strong> </strong></p> Asse Tangga Aristo Antade Johny Rende Hak Cipta (c) 2023 Journal Scientia De Lex 2023-08-20 2023-08-20 11 2 1 14 MENCARI KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA LAHIRNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/440 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Artikel ini hendak membahas isu kepastian perkawinan beda agama. Sebab, Mahkamah Agung telah mengafirmasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 bahwa melarang Hakim pada semua tingkat peradilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan sipil terhadap perkawinan beda agama. Sementara di pihak lain sudah terdapat preseden dalam praktik peradilan yakni penetapan pengadilan nomor 155/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Pst yang mengabulkan permohonan pemohon yang melakukan perkawinan beda agama untuk dilakukan pencatatan sipil. Menurut penulis seharusnya Mahkamah Agung tidak menerbitkan surat edaran tersebut, mengingat Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksananya tidak memberikan larangan demikian, justru mendikte bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing, artinya apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama tertentu sekalipun masing-masing berbeda agama, harus dilakukan pencatatan sipil.</p> <p><strong>Kata-Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan Beda Agama.</strong></p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>This article is going to discuss the issue of the certainty of interfaith marriage. Because, the Supreme Court has affirmed through the Supreme Court Circular Number 2 of 2023 that it prohibits judges at all judicial levels from granting civil registration applications for interfaith marriages. Meanwhile on the other hand, there is already a precedent in judicial practice, namely court number 155/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Pst which grants the application of the applicant who entered into an interfaith marriage for civil registration. According to the author, the Supreme Court should not have issued this circular considering that the Marriage Law and Government Regulations as its implementers do not provide such a prohibition, instead dictating that a marriage is valid if it is carried out based on the law of each religion, meaning that if the marriage is carried out based on the law of a particular religion, civil disability must be carried out.</p> <p><strong>Keywords: Legal Certainty; Interfaith Marriage.</strong></p> Steven S. Gugu Hak Cipta (c) 2023 Journal Scientia De Lex 2023-08-02 2023-08-02 11 2 15 25 PROSES PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI POTENSI PELANGGARAN TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/441 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Tulisan ini membahas potensi pelanggaran hak-hak terdakwa dalam konteks persidangan elektronik, dengan fokus pada aspek-aspek tertentu yang mungkin terpengaruh. Aspek yang dimaksud berkenaan dengan kebijakan sepihak ketua pengadilan dalam menjalankan sidang elektronik tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak penasehat yang akan melakukan sidang. Problem ini, secara <em>de jure </em>kontradiktif dengan asas keadilan prosedural dimana dalam konteks itu, pihak penasihat hukum klien-nya berhak untuk diperlakukan secara setara untuk diberikan kesempatan untuk menyetujui atau tidak dalam hal sidang akan dilaksanakan secara elektronik atau tidak. Menurut penulis, seharusnya praktik penentuan sidang elektronik tidak dilakukan sepihak oleh ketua pengadilan, melainkan dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara hakim, jaksa, dan penasehat hukum yang akan bersidang sesuai dengan amanat keadilan prosedural.</p> <p><strong>Kata-kata Kunci: Persidangan Pidana Elektronik; Pelanggaran Hak; Terdakwa.</strong></p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>This paper examines potential violations of defendants' rights in the context of electronic trials, focusing on specific aspects that may be affected. The aspect in question concerns the unilateral policy of the head of the court in carrying out electronic hearings without prior approval from the advisor who will conduct the hearing. This problem de jure contradicts the principle of procedural justice where in that context, the client's legal advisor has the right to be treated equally in being given the opportunity to agree or not whether the trial will be held electronically or not. According to the author, the practice of determining electronic hearings should not be carried out unilaterally by the head of the court, but should be carried out based on mutual agreement between the judge, prosecutor and legal advisor who will convene in accordance with the mandate of procedural justice.</p> <p><strong>Keywords: Electronic Criminal Trial; Violation of Rights; Defendant.</strong></p> Steven S. Gugu Hak Cipta (c) 2023 Journal Scientia De Lex 2023-08-02 2023-08-02 11 2 26 37 PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KOCUAS DISTRIK AIFAT, KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/470 <p>Dana Desa</p> Noviane H Kelung Martince Kocu Hak Cipta (c) 2023 Journal Scientia De Lex 2023-08-02 2023-08-02 11 2 38 48 KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2022/PN.MND) http://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/529 <p>Sejatinya setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Apabila hal tersebut terjadi, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum spesifik melanggar nilai kesusilaan. Sesuai dengan premis tersebut, secara <em>de facto </em>terdapat kasus dimana anak menjadi korban persetubuhan karena tipu muslihat, serangkaian kebohongan dari pelaku. Pelaku sebelum melakukan persetubuhan mengatakan kepada korban bahwa pelaku akan bertanggungjawab apabila korban mengalami kehamilan akibat dari persetubuhan yang mereka berdua lakukan kasus ini sebagaimana tampak dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnd. Akibat dari perbautan pelaku, pelaku kemudian dinyatakan bersalah karena telah melakukan persetubuhan dengan cara melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada korban dimana perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum spesifik melanggar nilai kesusilaan.</p> Asrid Tatumpe Linda Imon Hak Cipta (c) 2023 Journal Scientia De Lex 2023-08-02 2023-08-02 11 2 49 65