Journal Scientia De Lex

IMPLIKASI PERGESERAN DELIK FORMIL KE DELIK MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

2024-08-30T19:55:24+07:00

Artikel ini hendak membahas isu pergeseran delik formil ke delik tidak pidana korupsi, terhadap isu tersebut artikel ini menjawab bahwa pergeseran delik formil ke delik materiil lebih merefleksikan nilai keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang dihadapkan pada peradilan tindak pidana korupsi. Sebab, dengan adanya pergeseran dari delik formil ke delik materiil maka seseorang yang dihadapkan di pengadilan dipastikan terduga kuat melakukan tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara (actual loss) bukan masih bersifat potensial (potential loss). Oleh karena itu, perlu dipertahankan asas delik materiil dalam perkara tindak pidana korupsi.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEKERJA RUMAH TANGGA YANG BERKAITAN DENGAN HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA

2024-08-22T14:56:58+07:00

Dalam artikel ini menjelaskan salah satu pekerjaan informal yang menyerap tenaga kerja adalah di bidang Pekerja Rumah Tangga. PRT merupakan salah satu jenis pekerjaan yang penting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan menjadi orang kepercayaan dari nyonya rumah untuk mengurusi segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. yang digeluti oleh sebagian warga masyarakat sebagai pekerjaan mereka, Mereka bekerja pada sebuah keluarga dan memperoleh upah. Hubungan PRT dengan pemberi kerja merupakan suatu hubungan kerja karena memiliki unsur - unsur pengertian hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, di bawah perintah dan upah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Yuridis Normatif, dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum pekerja rumah tangga telah dituangkan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, untuk memenuhi hak-hak nya sebagai pekerja.

KAJIAN YURIDIS ATAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKTROPIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI INDONESIA (Legal Study on The Enforcement Of Narcotics And Psychotropics Crimes By The National Narcotics Agency In Indonesia)

2024-08-22T14:31:58+07:00

Pembentukan BNN sebagai upaya sadar Pemerintah Indonesia akan bahaya dari paparan Narkotika dan psikotropika pada masyarakat melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya pencegahan, sanksi tegas, hingga tindakan rehabilitasi untuk membantu masyarakat menyadari akan bahayanya Narkotika. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam mencegah, memberantas tindak pidana penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan psikotropika, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam mencegah, memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika. Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacau pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Kata-Kata Kunci: Mencegah; Memberantas Narkotika.

Formation of the National Narcotics Agency (BNN) as a conscious effort by the Indonesian Government to address the dangers of narcotics and psychotropics exposure to society has resulted in several legislative regulations governing prevention efforts, strict sanctions, and rehabilitation measures to help the community become aware of the dangers of narcotics. The purpose of this research is to determine the role of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia in preventing and combating the abuse and trafficking of narcotics and psychotropics, according to Law Number 35 of 2009, and to identify the factors hindering the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia in preventing and combating narcotics and psychotropics crimes. This writing is conducted with a normative juridical approach, which involves analyzing the issues through legal principles and norms contained in legislation.

Key words: Prevent; Eradicate Narcotics.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA FISIK DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd)

2024-08-30T19:49:36+07:00

Kekerasan Dalam Rumah Tangga spesifik kekerasan fisik terhadap isteri secara hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa dimana menjadi tanggungjawab setiap orang termasuk suami dari isteri yang menjadi korban untuk melindunginya. Selain itu, KDRT secara ontologis merupakan tindakan yang mengingkari hakikat dan teleologi dari sebuah perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai premis tersebut, dikaitkan putusan nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd maka terlihat adanya kontradiksi. Sebab, dalam putusan a quo, tampak jelas telah terjadi tindak pidana KDRT–kekerasan fisik terhadap isteri oleh suaminya. Dengan dapat disimpulkan KDRT–kekerasan fisik terhadap isteri oleh suaminya merupakan perbuatan yang kontras dengan hukum dan ontologi serta teleologi dari perkawinan. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, sebab dikte prinsip merupakan suatu keniscayaan baru suami.

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERATURAN PERATURAN DESA DI KAMPUNG KOCUAS UTARA KECAMATAN AIFAT KAB. MAYBRAT

2024-08-22T14:48:00+07:00

Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disingkat BPD bukanlah lembaga baru. Dalam 15 tahun terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas, fungsi dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa. Istilah BPD diperkenalkan oleh undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya ditekan dan dilunakan oleh undang-undang tahun 2004 tentang pemerintah daerah. BPD bergeser dari pemerintahan desa. Sebagai unsur pemerintah desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa. Dalam undang-undang ini lembaga musyawarah desa (LMD) diganti menjadi badan perwakilan desa pengaturan tetang BPD ini ada dalam pasal 104 dan 105. Yang berbunyi “Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”. Dari pasal tersebut terlihat bahwasanya BPD memiliki empat fungsi yaitu pertama mengayomi adat istiadat, kedua membuat peraturan desa, ketiga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, keempat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa akan tetapi dalam prakteknya fungsi ini belum berjalan semuanya.