TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 114/PID.B/2022/PN.MND)

2025-11-24T09:55:52+07:00

Artikel ini membahas isu tindak pidana pembunuhan sebagaimana tampak dalam putusan nomor 114/Pid.B/2022/ Pn.Mnd. Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan pisau dan ditikamkan ke tubuh korban. Alasan pelaku melakukan pembunuhan karena korban tidak mengizinkan pelaku untuk membantunya mengangkut cabai. Secara prinsip tindakan pelaku merupakan tindakan yang tercela baik menurut hukum positif maupun secara moral. Secara positif bertentangan dengan norma dalam Pasal 338 KUHP yang pada intinya menegaskan tentang larang membunuh. Sementara secara moral tindakan tersebut melanggar nilai kepantasan dalam masyarakat, tidak hanya terbatas pada masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Seharusnya peristiwa tersebut tidak terjadi, karena hanya karena masalah sepele seseorang dengan mudah mencabut nyawa orang lain. Selain itu, dari sisi hukum, tindakan pelaku dilarang keras oleh hukum.

BATAS MAKSIMAL PEMIDANAAN ANAK: MENAKAR TUJUAN HUKUM DAN URGENSI EFEKTIVITASNYA

2025-11-25T07:32:46+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama: pertama, bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terkait‐batas maksimal hukuman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana; dan kedua, bagaimana konsep hukum tersebut dilihat dari perspektif tujuan hukum seperti rehabilitasi, keadilan, dan efek jera serta urgensi efektivitas pemidanaan anak dalam praktik. Metode yang digunakan ystem penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, menganalisis ketentuan dalam Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ystem dengan literatur kajian hukum dan kebijakan pemidanaan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah menetapkan bahwa pidana penjara terhadap anak tidak boleh melebihi setengah dari ancaman maksimum bagi orang dewasa (sebagaimana diatur dalam UU tersebut) masih terdapat tantangan besar dalam mencapai efektivitas pemidanaan anak yang benar-benar memenuhi tujuan hukum. Temuan menyimpulkan bahwa penetapan batas maksimal pidana anak harus selalu dilengkapi dengan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta evaluasi dampak terhadap anak dan ystemsti agar tidak hanya bersifat ystemstic. Rekomendasi penelitian ystem agar pembaharuan regulasi pemidanaan anak mempertimbangkan aspek sosiologis, pedagogis, dan psikologis anaka serta memeperkuat pendekatan non-pidana sebagai prioritas.

Journal Scientia De Lex

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 114/PID.B/2022/PN.MND)

BATAS MAKSIMAL PEMIDANAAN ANAK: MENAKAR TUJUAN HUKUM DAN URGENSI EFEKTIVITASNYA