PENGESAMPINGAN KAIDAH HUKUM DALAM BAB IV UU PTUN PADA PASAL 7 DAN PASAL 8 PERATURAN MA NO. 2 TAHUN 2019
Abstract
Abstract
This article wishes to discuss the issue of overriding rules at the level of Supreme Court Regulations regarding rules at the level of the State Administrative Court Law. This issue is legally problematic, because it contradicts the principle of lex superior derogate legi inferior, which means that higher regulations override lower regulations. Thus, the practice of making such regulations should be avoided or even not allowed to be carried out. Because, it will disrupt and disrupt the construction of the hierarchical principle of statutory regulations as explicitly stated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations.
Key Words: Juridical Studies; Criminal act; Sexual intercourse with children
References
Daftar Bacaan
Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
Hans Kelsen, “General Theory of Norms”, translated by Michael Hartney. Oxford: Clarendon Press, 1991.
Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
Jimly Asshiddiqie & M. Alli Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
Muntoha, Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2010.
Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Buku VI Perubahan Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
MP Jain, Administrative Law of Malaysia and Singapore, Malaysia law Journal, 1997.
Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang lebih Rendah dan Akibat Hukumnya, Yuridika Vol. 25 No. 2, Mei-Agustus 2010, 103-116.
ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
