KAJIAN YURIDIS ATAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKTROPIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI INDONESIA (Legal Study on The Enforcement Of Narcotics And Psychotropics Crimes By The National Narcotics Agency In Indonesia)
Keywords:
Domestic Workers; Rights; Obligations.Abstract
This article explains one of the informal jobs that absorbs labor is in the field of Domestic Workers. Domestic workers are one type of important work in the daily lives of households, who sometimes even become trusted people of the mistress of the house to take care of all the needs in the household. which is pursued by some people as their job, They work for a family and get paid. The relationship between domestic workers and employers is an employment relationship because it has elements of understanding the employment relationship, namely the existence of work, under orders and wages. The method used in this study is the Normative Juridical method, based on primary and secondary legal materials. The results of the study show that the form of legal protection for domestic workers has been stated in the Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2015, as an effort to provide protection for domestic workers, to fulfill their rights as workers.
References
Andi Hamza, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2017.
---------------, KUHP & KUHAP, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2006.
---------------, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Grafindo, Jakarta 2002.
Andi Zainal Abidin Farid, hukum pidana I, sinar grafika Jakarta 2007.
Andriawan, R. R. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial. Jurnal Media Administrasi, 8(1), 01-12.
AR.Sujono, Bony Daniel. Komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jakarta Sinar Grafika. 2013. Hal 31
Badan Narkotika Nasional, https://mojokertokota.bnn.go.id/indonesia-darurat-narkoba-war-drugs/Badan Narkotika Nasional , Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum, Jakarta, 2009.
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Tim New Merah Putih, Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, New Merah Putih, Cetakan I, 2012.
Badan Narkotika Nasional Ungkap Kasus Narkoba Di Indonesia; https://timesindonesia.co.id/amp/indonesia-positif/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022
Damos Dumoli Agusman . hukum perjanjian internasional Bandung PT. Refika Aditama. 2010.
Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nakotika Nasional, Buku Saku Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
Evi Laila Kholis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang-Undang Dasar 195(Kewenangan Penyidik), (Depok: pena multimedia,2008).
Husin, Kadri, Budi Rizki Husin, 2012, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
Laksana, P. Perubahan Sikap dan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba, Balai Pusta ka, Semarang, 2004.
Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, sinar baru, Jakarta, 2011.
Moeljatlno, Asas-Asas Hukum Pidana, binaaksara, edisi revisi, Jakarta 1983.
Oleh Qomariyatus Sholihah, Tentang NAPZA, 2015; https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/download/3376/3288.
Persada, Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 1984.
Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP, PrenadaMedia, 2017.
S. Martaatmadja, Awas Bahaya NAPZA, Alprin, Semarang, 2019.
Sofiyah, Mengenali NAPZA Dan Bahayanya, Be Champion, Jakarta, 2009.
Sudarman, M. Sosiologi Untuk Kesehatan, Salemba Medika, Jakarta, 2008.
Tina Asmarawati, Delik-delik yang berada di luar KUHP, Deepublush, Yogyakarta, 2015;
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
