Strategi Penguatan Good Governance Dalam Pelayanan Publik

Abstrak

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, termasuk birokrasi pemerintahan. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan kebebasan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik, dimana pelayanan publik menjadi tolok ukur dan indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Walaupun demikian, fenomena-fenomena terkait pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah selama ini belumlah dapat dikatakan sepenuhnya mengedepankan prinsip-prinsip good governance yang seyogyanya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Cara untuk memperoleh informan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan prosedur purposive sampling dengan total informan berjumlah 50 orang. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan good governance dalam pelayanan publik di Distrik Kembu segi profesionalitas pelayanan publik masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta masih terdapat unsur kekerabatan dari oknum pegawai. Selain itu, dari segi efisiensi dan efektifitas belum berjalan dengan baik karena tidak adanya kepastian waktu dalam pelayanan terhadap pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP). Oleh karena itu Perlu adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang disediakan oleh aparatur Kecamatan Kembu seperti kotak saran serta dokumen mengenai prosedur tahapan-tahapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).